Gudang BBM Diduga Subsidi di Tambusai Utara Meresahkan Warga, Publik Ingatkan Tragedi Kebakaran yang Telan Korban Jiwa
Leadership.co.id Rokan Hulu | Keberadaan sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, menuai keresahan di tengah masyarakat.
Gudang tersebut berada di Desa Simpang Harapan, Dusun 03 Sidomukti, RT 08/RW 01, Kecamatan Tambusai Utara.
Kekhawatiran warga muncul bukan tanpa sebab. Publik masih trauma dengan tragedi kebakaran hebat di salah satu gudang BBM ilegal di Rokan Hulu beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa dan menghanguskan area di sekitarnya. Warga tidak ingin peristiwa serupa kembali terulang akibat lemahnya pengawasan terhadap gudang-gudang BBM ilegal.
Selain faktor keselamatan, warga juga mengeluhkan kelangkaan BBM subsidi jenis solar di sejumlah SPBU di Rokan Hulu. Antrean panjang kerap terjadi, sementara di sisi lain gudang-gudang yang diduga menampung BBM subsidi justru melimpah.
“Di SPBU yang ada di Rokan Hulu kami harus antre panjang, solar subsidi susah didapat. Tapi di gudang-gudang seperti ini stoknya melimpah. Kami minta Polres Rokan Hulu dan Pertamina turun langsung cek ke lokasi,” tegas salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (3/10/2026).
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pemilik gudang maupun dari aparat penegak hukum terkait aktivitas di dalam gudang tersebut.
Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polres Rokan Hulu, Polsek Tambusai Utara, maupun Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, segera melakukan penyelidikan dan penindakan tegas di lokasi yang dimaksud.
Untuk diketahui, praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. (Tim)






